Keseriusan Pemerintah Bangun Galangan Kapal Dipertanyakan

JAKARTA (Pos Kota) – Keseriusan pemerintah mengembangkan industri galangan dan pembebasan bea masuk untuk suku cadang perkapalan dipertanyakan. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K Logam mengatakan Kementerian Keuangan telah menjanjikan akan memberikan insentif fiscal sebagai stimulus pertumbuhan bagi industri galangan kapal. “Pemerintah sudah berjanji akan menghapuskan PPN atas impor dan pembelian komponen kapal dan penghapusan bea masuk impor komponen dan insentif PPh final,” terang Eddy. “Kita optimis kalau ketiga instrumen kebijakan fiskal ini dihapus akan mengangkat daya saing industri galangan.” Adanya insentif fiskal di sektor ini diharapkan bisa mendukung program poros maritim khususnya tol laut yang dicanangkan pemerintahan saat ini. “Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pengembangan industri galangan,” tanya Agus Gunawan, Ketua bidang industri kapal dan lepas pantai Iperindo. Insentif yang dijanjikan pemerintah bagi industri galangan antara lain pertama pajak penjualan kapal kepada perusahaan pelayaran sebesar 10 persen (pajak yang dibayarkan dapat direstigusi oleh galangan), kedua bea masuk dibebaskan atau akan ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen yang yang belum diproduksi di Indonesia. Ketiga fasilitas tax allowance diberikan untu investasi galangan kapal minimal Rp50 miliar dan menyerap tenaga kerja 300 orang serta keempat memberikan insentif nonfiskal yakni sewa lahan untuk galangan di area pelabuhan yang saat ini dihitung secara ekonomi oleh BUMN pelabuhan. Diakuinya hingga awal tahun 2015 ini industri galangan masih belum mengalami perubahan signifikan meskipun pemerintah telah bekerja lebih dari 100 hari lamanya. Selain itu, Iperindo juga mendesak agar pemerintah mengurangi impor kapal terhadap BUMN pelayaran seperti ASDP, Pelni yang infonya akan mengimpor puluhan kapal dari luar negeri. (dwi)

Sumber: PoskotaNews