Polri Kritik Sidak Lahan PT RAPP Tanpa Koordinasi

Rimanews – Mabes Polri mengimbau kepada Tim dari penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta Tim Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan koordinasi kepada Polda atau Polres sebelum melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran pembukaan lahan gambut dan kebakaran lahan. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar tak ingin agar kejadian penghalang-halangan terhadap Tim KLHK dan BRG di Riau kembali terulang. Baca Juga 3 Tewas dalam Kebakaran Hutan di Tennessee Polisi Israel Tangkap 13 Orang Terkait Kebakaran Hutan Hutan Israel Terbakar, 80 Ribu Warga Diminta Mengungsi Israel Terbakar Jadi Trending Topic di Timur Tengah Kebakaran Hutan di Israel Paksa Ribuan Orang Mengungsi Menurut Boy, sebetulnya Polda Riau beserta Polres-polres di bawahnya mempunyai tim Satuan Tugas penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang siap bekerja sama dengan KLHK serta BRG melakukan penyelidikan. “Disarankan tim dari KLH bersama dengan kepolisian. Bukan enggak ada, harusnya dikoordinasikan untuk mendapatkan pengawalan apabila melakukan penyelidikan di TKP karena dikhawatirkan ada resisten dari masyarakat,” ujar Boy kepada Rimanews , Selasa (6/9/2016). Diharapkan dengan adanya koordinasi, Satgas Karhutla Polda, Polres, KLHK dan BRG dapat bersinergi menanggulangi kasus-kasus terkait dengan kebakaran hutan serta pembukaan laham gambut secara ilegal. Boy menegaskan bahwa pelaku penghalang-halangan terhadap penyidik dari KLHK dan BRG dapat masuk ke dalam ranah pidana. Namun sebelumnya, pihak yang merasa dihalang-halangi ataupun dirugikan dapat melakukan pelaporan ke Polda maupun Polres terkait. “Diharapkan mereka yang jadi korban kekerasan untuk melaporkan fakta-faktanya ke Polda Riau. Fakta-fakta itu dituangkan ke dalam laporan resmi untuk diusut secara tuntas kepada mereka yang melakukan kekerasan, secara hukum,” jelas Boy. Menurut Boy, Polda Riau beserta jajaran tingkat polres dapat menyelesaikan adanya dugaan penghalang-halangan kepada tim KLHK serta BRG. Jika dalam pengusutannya tingkat Polres hingga Polda membutuhkan personil tambahan melakukan pengusutan, Mabes Polri akan turun tangan. “Karena Polda, Polres itu kepanjangan tangan dari Mabes. Jika diperlukan personel tambahan, Mabes akan membantu menyiapkan. Tapi Polda sama Polres sudah besar kekuatannya,” tukas Boy. Dijabarkan Boy, Polri mempunyai kesamaan dengan TNI secara garis koordinasi, sehingga baru akan turun jika Polda maupun Polres kekurangan personel dalam mengatasi persoalan di daerah. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps > 2 1 KATA KUNCI : Kebakaran Hutan , Badan Restorasi Gambut , RAPP , Penyidik PNS , KLHK , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews