Mantan Cabup Buton Nilai Persidangan di MK Janggal

Singapore 4d Jakarta- Mantan Calon Bupati (Cabup) Buton, Agus Feisal Hidayat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar para pelaku suap sidang sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup) Buton tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK). Agus yang saat itu berpasangan dengan Yaudu Salam Ajo merasa dicurangi Bupati Buton, Samsu Umar Samiun yang kini telah berstatus tersangka. “‎Hukum harus ditegakkan karena kepala daerah adalah simbol yang merupakan teladan, sehingga kalau moralitas kepala daerah rusak maka rusaklah seluruh kebijakannya,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/11). Agus diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara sengketa Pilbup Buton tahun 2011 di MK. Dalam kasus ini, Samsu Umar diduga menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar untuk memuluskan perkara sengketa ini. Agus mengaku sudah merasa janggal dengan persidangan di MK. Apalagi, dalam putusannya, MK memerintahkan Pilbup Buton diulang, dan membuat Agus kalah dari Samsu Umar. Padahal, pleno KPUD Buton sebelumnya menetapkan Agus sebagai pemenang. “Peserta tidak satu pun menggugat hasil selisih suara sehingga boleh dikatakan perolehan suara pada saat itu benar-benar murni. Benar-benar asli berdasarkan penetepan pleno KPUD Buton saat itu, saya adalah pemenangnya,” katanya. Dugaan suap dari Samsu Umar kepada Akil Mochtar ini bermula dari pelaksanaan Pilbup Buton, Sulawesi Tenggara yang digelar pada Agustus 2011. Terdapat sembilan pasangan calon yakni pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo, Ali La Opa dan La Diri, Azhari dan Naba Kasim, Jaliman Mady dan Muh Saleh Ganiru, Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, La Sita dan Zuliadi, La Ode M Syafrin Hanamu dan Ali Hamid, Edy Karno dan Zainuddin, serta pasangan Abdul Hasan dan Buton Achmad. KPU Buton yang melakukan penghitungan suara menyatakan pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo sebagai pemenang. Keputusan KPU ini digugat oleh pasangan Lauku dan Dani, Samsu Umar dan La Bakry, serta Abdul Hasan dan Buton Achmad ke MK. Dalam putusannya, MK membatalkan putusan KPU Buton dan memerintahkan KPU Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta melakukan pemungutan suara ulang. Pada 24 Juli 2012, MK memutus Samsu Umar dan La Bakry menjadi pemenang Pilbup Buton. Agus menduga, MK seharusnya tak berwenang menangani sengketa ini. Hal ini lantaran Samsu Umar dan La Bakry bukan menggugat hasil suara, melainkan proses pemungutan suara. Padahal, Agus mengklaim saat itu memperoleh 32 persen suara atau memenuhi syarat 31 persen. Sementara Samsu Umar dan La Bakry hanya memperoleh 22 persen atau terpaut sekitar 10 persen. “Saat itu jumlah kontestan ada sembilan pasang dan masih ada syarat lolos sebagai calon kepala daerah yaitu peroleh 31 persen +1. Saya mencapai 32 persen kemudian yang bupati hari ini Samsu Agus Samiun hanya 22 persen. Ada 10 persen lebih selisih. kemudian kami digugat bukan pada selisih suara, tetapi pada sengketa proses sehingga menurut kami pada saat itu bahwa MK melakukan perluasan kewenangannya yang mana selisih hitung suara menjadi kewenangan penuh dari Mahkamah Konstitusi,” jelasnya. Dalam perkembangannya, Samsu Umar mengakui memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil sekitar tahun 2012 agar memenangkan sengketa yang bergulir di MK. Hal itu, disampaikan Samsu Umar saat bersaksi dalam persidangan Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 4 Maret 2014 lalu. “Saya transfer ke CV Ratu Samagat, Rp 1 miliar,” katanya. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Samsu Umar dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. Fana Suparman/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu