Terkait PAP, DPR Papua Minta Pemerintah Pusat Berperan Aktif

Singapore 4d Jakarta- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Freeport DPR Papua, Yan Mandenas meminta pemerintah pusat turun tangan membantu jalannya proses persidangan gugatan PT Freeport Indonesia terhadap Pemprov Papua terkait Pajak Air Permukaan (PAP) di Pengadilan Pajak, Jakarta. Hal itu sangat penting agar perolehan pajak daerah bisa diperoleh sebagaimana mestinya. “Selama ini hanya Pemprov Papua saja yang bolak-balik ke pengadilan untuk menghadapi proses persidangan tersebut. Kami ingin pemerintah pusat turun membantu juga,” kata Yan Mandenas di Jakarta, Jumat (12/8). Padahal, tambah Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Papua itu, pemerintah provinsi Papua merupakan bagian pemerintah Republik Indonesia. Namun sayangnya di saat pemerintah menghadapi gugatan Freeport, hanya Pemprov Papua yang sibuk mengikuti proses persidangan. “Ini kok hanya Papua yang sibuk urus gugatan pajak Freeport di Pengadilan Pajak jalan Gajah Mada? Sampai hari ini, proses persidangan masih terus berjalan dan kami berjuang agar Freeport bisa membayar Rp 2 triliun tunggakan yang belum diselesaikan,” ucapnya. Bahkan Yan Mandenas mendorong pemerintah Indonesia dan Pemprov Papua agar permasalahan ini diselesaikan oleh Freeport Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku di negara ini. Sejak November 2015 sidang di Pengadilan Pajak, belum ada dukungan sama sekali dari Kemkeu. Pansus ingin mengembalikan hak sesungguhnya masyarakat Papua dalam pengelolaan SDA Papua kepada daerah. Hotman Siregar/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu