Harga Gas Bukan Penyebab Turunnya Daya Saing RI

Sports Okezone Jakarta – Rencana pemerintah menurunkan harga gas hingga kisaran 6 dolar AS per MMBTU sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen dan produsen gas, bukan hanya untuk meningkatkan daya saing industri. “Tidak bersaingnya industri dalam negeri bukan semata-mata karena harga gas. Ketergantungan industri nasional terhadap komponen impor juga menjadi penyebab utama industri nasional relatif tidak dapat bersaing,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro di Jakarta, Kamis. Dari data yang ada, lanjut Komaidi, menunjukkan bahwa sektor industri Indonesia cukup tergantung dengan komponen impor. Salah satunya tercermin dari porsi impor bahan penolong dan barang modal terhadap total impor mencapai tidak kurang dari 90 persen. Itulah sebabnya, lanjut dia, pemerintah perlu melakukan kalkulasi bagaimana tingkat sensitivitas industri nasional terhadap harga gas dan komponen impor. Data neraca “input-output” nasional dan statistik industri, justru menunjukkan bahwa kontribusi komponen impor dalam input sektor industri lebih besar dibandingkan kontribusi atau kebutuhan terhadap gas itu sendiri. Karena salah satu penyebab utama rendahnya daya saing industri nasional karena tingginya tingkat ketergantungan terhadap komponen impor, maka yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah adalah menggantikan komponen impor dengan produk dalam negeri. “Sehingga kebijakan hilirisasi pertambangan yang salah satunya untuk menyediakan bahan baku bagi sektor industri kemungkinan justru yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional sebelum harga gas itu sendiri,” tuturnya. Pemerhati masalah migas, Hendra Jaya menambahkan penurunan harga gas ditentukan oleh beberapa komponen. “Mulai dari sisi hulu, transmisi, distribusi, hingga pajak dan marjin,” kata Hendra yang berbicara pada seminar bertajuk “Penurunan Harga Gas Industri untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional” tersebut. Pada sisi hulu, misalnya, penurunan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi pemerintah dalam konteks bagi hasil dengan KKKS. Selain itu, juga dengan penetapan harga yang tidak semata-mata dari keekonomian lapangan, namun dikaitkan dengan harga minyak/produk. Untuk sisi transmisi, lanjut Hendra, penurunan harga bisa dilakukan melalui optimalisasi pipa pada “open access” jika berdekatan dengan wilayah distribusi. Selain itu, juga melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pada wilayah remote. Sedangkan pada sisi distribusi, menurut Hendra, penurunan bisa dilakukan melalui optimalisasi pipa distribusi untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak lain serta pengetatan izin untuk LDC dengan persyaratan tertentu. Sementara untuk sisi pajak dan marjin, komponen yang bisa dipergunakan untuk penurunan harga gas adalah dengan memberikan insentif pajak bagi badan usaha, mengurangi iuran BPH Migas untuk pipa “open access”, serta dengan pembatasan marjin niaga gas. “Di antara berbagai komponen tersebut, yang cukup besar kontribusinya adalah terkait penggunaan pipa bersama,” ucap Hendra Jaya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Achmad Widjaya mengatakan penurunan harga gas sejalan dengan rencana pembentukan holding BUMN Energi. Melalui “holding” bisa menurunkan harga gas karena adanya satu kebijakan korporasi dalam penggunaan dan pembangunan pipa. Itulah sebabnya, pembentukan holding wajib dilakukan. Sebab jika holding tidak terbentuk, maka tidak akan ada payung secara korporasi. Jika itu terjadi, maka industri pemakai gas tidak akan menikmati manfaatnya sebagai industri negara yang mendukung pertumbuhan, ujarnya. /TL

Sumber: BeritaSatu