Lulung Minta Pemerintah Sediakan Rumah bagi Veteran

Sports Okezone Jakarta – Pemerintah, pusat maupun daerah, diminta untuk menyediakan tempat tinggal atau rumah khusus bagi para veteran. Tindakan ini merupakan wujud penghargaan pemerintah terhadap para veteran yang telah berjasa berjuang membela kemerdekaan, kesatuan dan persatuan Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan Abraham Lunggana alias Lulung setelah terpilih kembali menjadi Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM) periode 2016-2021 dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX. “Sudah saatnya, negara menghargai jasa para veteran. Karena itu, kami sedang berupaya meminta pemerintah untuk menyediakan rumah khusus bagi para veteran,” kata Lulung, Selasa (9/8). Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai mampu untuk menyediakan rumah bagi para veteran yang berdomisili di Kota Jakarta. Apalagi, kata Lulung, bagi para pejuang yang sudah memiliki KTP DKI. “Tidak hanya melibatkan Pemprov DKI, untuk merealisasikan harapan kami ini, PPM akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) untuk membangun rumah bagi veteran,” ujarnya. Terpilihnya kembali Lulung sebagai Ketua Umum PPM setelah perolehan suaranya mengungguli Dossy Iskandar Prasetyo, yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Hanura. Lulung berhasil meraup 30 suara pengurus PPM tingkat Provinsi yang hadir pada kegiatan tersebut. Sedangkan Dossy memperoleh 4 suara dan dua suaranya dinyatakan tidak sah. Dalam pidato kemenangannya tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan kemenangannya merupakan kemenangan seluruh anggota PPM. Karena itu, ia berharap mendapatkan dukungan dari seluruh pengurus PPM untuk memaksimalkan jalannya roda organisasi. “Ini kemenangan bersama PPM. Kita harus kembali bersatu mengawal jalannya roda organisasi dan visi misi PPM,” tukasnya. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan PPM adalah mitra kritis pemerintah. Tidak kalah penting, sesuai dengan cita-cita organisasi, PPM harus mampu mengawal terwujudnya cita-cita Proklamasi dan kembalinya diterapkan roda kebangsaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain memilih ketua umum, Munas ke-IX, juga mengumumkan perubahan status PPM yang sebelum organisasi kepemudaan menjadi organisasi kemasyarakatan. Lenny Tristia Tambun/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu