Menkes Jamin Vaksin di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Asli

Sports Okezone Jakarta – Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek menjamin vaksin di fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemerintah baik puskesmas maupun rumah sakit vertikal tidak palsu. Pasalnya vaksin di faskes tersebut disediakan langsung oleh Pemerintah dan diawasi secara ketat. Menkes mengatakan hal tersebut seusai peluncuran layanan kegawatdaruratan Pusat Komando Nasional 119 di Kantor Kemkes, Jakarta, Jumat (1/7). Menkes mengatakan, Pemerintah memiliki program imunisasi dasar wajib bagi setiap anak di Indonesia. Delapan vaksin wajib ini diproduksi oleh PT Biofarma, produsen vaksin dalam negeri. Sebelum dikeluarkan, vaksin terlebih dahulu melalui pemeriksa premarket oleh Badan POM. Setelah itu baru masuk ke distributor yang legal, kemudian diberikan kepada dinas kesehatan provinsi. Dari dinas kesehatan tersebut vaksin kemudian didistribusikan ke semua puskesmas hingga posyandu. “Jadi masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan Pemerintah akan mendapatkan vaksin asli dari Biofarma,” kata Menkes. Menkes mengatakan, faskes swasta pun bisa mendapatkan vaksin program Pemerintah tersebut dengan meminta kepada dinas kesehatan setempat. Bisa juga dengan mengekspor, tetapi harus melalui jalur resmi. Di Indonesia hanya ada lima distributor resmi. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes, Mohammad Subuh, mengatakan, Pemerintah mengkaver imunisasi seluruh bayi di Indonesia secara cuma-cuma. Jumlah sasaran yang dikaver mencapai 7,5 juta anak per tahun, terdiri dari 4,5 juga bayi baru lahir dan sisanya imunisasi penguatan kekebalan. “Sebetulnya kalau faskes swasta mau mengadakan imunisasi, tinggal menulis surat kepada dinas kesehatan untuk mengambil vaksin dari Pemerintah. Jadi tidak perlu mengadakan vaksin sendiri,” kata Subuh. Sebagai dirjen yang bertanggungjawab terhadap program imunisasi nasional, Subuh menjamin setiap anak yang divaksin di faskes milik Pemerintah asli dan aman. Jadi, orang tua diimbau untuk tidak khawatir dan tetap melakukan imunisasi kepada anak-anaknya yang membutuhkan di sarana yang lebih aman, yaitu puskesmas atau posyandu. Lebih jauh Subuh menambahkan, karena bisnis vaksin cukup berbahaya, maka pengawasannya pun ketat. Pengawasan dari sisi produk di sarana produksi untuk vaksin non wajib, merupakan kewenangan Badan POM. Sedangkan Kemkes hanya menjaga mutu dan suhu penyimpanan sampai terdistribusi di masyarakat. Dina Manafe/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu