Polri soal Promosi Raja Erizman: Dia Sudah Menjalani Hukuman

Sports Okezone Jakarta — Mabes Polri mengakui jika Brigen Raja Erisman yang dipromosikan sebagai kepala divisi hukum Polri pernah tersandung kasus makelar pajak Gayus Tambunan di masa silam. Namun kasus itu dianggap sudah selesai dan promosi ini diyakini tak akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada Polri yang giat dengan tagline profesional, modern, dan terpercaya itu. “Pak Raja Erizman kan termasuk perwira senior, angkatan 85, telah menjalani tugas di bidang pendidikan sebagai Kasespimma dan saat ini mendapat promosi sebagai Kadivkum itu hitungannya wajar saja,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri Kamis (6/10). Apalagi, masih kaya Boy, rekan seangkatan Raja juga ada yang sudah jadi bintang tiga. Yakni Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, Wakapolri Komjen Safruddin, dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. “Persoalan (Raja dalam kasus Gayus) itu di masa lalu, 2009-2010, telah dinyatakan selesai. Artinya, tidak mungkin persoalan itu berlarut-larut kemudian tanpa akhir. Setiap penghukuman itu ada batas waktunya dan sudah direhabilitasi,” tambahnya. Jadi, masih kata Boy, Raja dianggap telah menjalani hukuman, administrasi dan sanksi yang disampaikan melalui sidang kode etik. Oleh karena sudah selesai maka yang bersangkutan punya hak kembali untuk mendapatkan promosi. “Jadi bukan seumur hidup hukuman itu berlaku. Ada masa waktu dan ada tahap rehabilitasi yang telah dilakukan pada yang bersangkutan. Tandanya kemarin beliau telah mendapatkan job kembali menjadi Kasespimma. Jadi itu berarti telah selesai menjalankan rehabilitasi,” urainya. Saat disinggung apakah Polri tidak khawatir pengangkatan Raja pada jabatan strategis akan menurunkan kepercayaan publik, Boy menjawab, “ini sudah melalui proses Wanjakti dan tentunya Pak Raja akan diuji terhadap kemampuan kredibilitasnya dalam jabatannya yang baru ini.” Nanti semua bisa dinilai seperti apa. Tidak selama kariernya Raja akan dihukum terus. Dalam sistem pembinaan Polri tidak seperti itu kecuali mereka yang terbentur dengan masalah pidana. “(Soal kepercayaan publik) itu relatif. Kita serahkan kepada publik yang menilai. Pimpinan menilai, yang bersangkutan layak menduduki jabatan itu,” imbuhnya. Farouk Arnaz/FMB BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu