Sempat Menang Praperadilan, Bupati Sabu Raijua Kembali Jadi Tersangka

Sports Okezone Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Marthen Dira Tome sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah tahun 2007-2008. Marthen yang merupakan Bupati Sabu Raijua itu sempat lolos dari jeratan hukum setelah gugatan praperadilan yang diajukannya melawan KPK dimenangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). “KPK beberapa hari lalu menetapkan kembali saudara MDT (Marthen Dira Tome) sebagai tersangka,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/11). Agus membenarkan Marthen pernah memenangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Namun, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memperbolehkan KPK untuk menetapkan kembali tersangka yang telah menang praperadilan. “Dulu (Marthen) pernah ditetapkan sebagai tersangka. Di praperadilan kemudian yang bersangkutan dimenangkan dan berdasarkan Perma boleh ditetapkan (tersangka lagi),” kata Agus. Untuk mengusut kasus ini, Agus menyatakan, tim penyidik telah berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan memeriksa sejumlah saksi. Agus berharap para saksi bekerja sama dengan KPK agar kasus ini dapat segera dituntaskan. “Ada tim di NTT untuk memperdalam itu dan memeriksa saksi-saksi. Kami mengharapkan ada kemudahan dan para saksi bisa kerja sama.dengan baik di lapangan,” harapnya. Diketahui, PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PLS pada Rabu (18/5). Hakim Tunggal PN Jaksel, Nursyam yang memimpin persidangan ini menilai penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Marthen tidak sah dan melanggar pasal 8 Undang-undang KPK. Selain itu, Nursyam menilai pengambilalihan kasus ini oleh KPK dari Kejati NTT tidak dilakukan serentak dengan tersangka. Padahal sesuai ketentuan Pasal 11 UU KPK menyebutkan pengambilan kasus harus disertai dengan tersangka. Untuk itu, PN Jaksel meminta KPK sebagai pihak termohon segera mencabut sprindik Sprindik Nomor: Sprin.Dik/49/01/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014, tetang penetapan tersangka Marthen. Diberitakan, kasus yang menjerat Marthen bermula dari laporan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Demokrat, Anita Yakoba Gah terkait dugaan korupsi dana PLS senilai Rp 77 miliar pada 2007. Kasus ini ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Kupang setahun kemudian. Namun, Kejari Kupang tidak menemukan bukti dan menutup kasus. KPK mengambil alih kasus ini pada Oktober 2014 dari Kejaksaan Tinggi NTT yang sempat membuka kembali kasus tersebut pada 2011. Lembaga antikorupsi pun menetapkan Marthen Dira Tome sebagai tersangka. Fana Suparman/JAS Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu