TNI Harus Terlibat dalam Politik Kenegaraan

Sports Okezone Jakarta – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Sutrisno menegaskan bahwa TNI sejak lahir harus terlibat dalam politik kenegaraan. Karena itu, berdasarkan idiologi Pancasila, TNI tidak bisa tidak terlibat dalam politik. Hanya saja, politik kenegaraan ini beda dengan politik praktis. Hal itu ditegaskan Try Sutrisno dalam diskusi Aliansi Kebangsaan bertajuk “Menyegarkan Kembali Komitmen Ideologi Pancasila sebagai Nilai Kejuangan di Lingkungan TNI” di Jakarta, Jumat (7/10). “Pada masa reformasi TNI dilarang terlibat dalam politik praktis, tapi beda itu,” katanya dengan suara tegas. Pembicara lain pada diskusi bulanan ini adalah dosen dari Universitas Indonesia Dr Connie Rahakundini dan Dr Saafroedin Bahar. Hadir juga pada diskusi ini mantan Wakil KASAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dan cendikiawan Yudi Latif serta pendiri Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo. Lebih jauh Try Sutrisno menegaskan, konsep TNI bukanlah seperti konsep tentara di sistem demokrasi liberal yang tidak melibatkan tentara dalam politik. Dalam sistem domokrasi Pancasila, TNI adalah adalah rakyat dan warga negara yang dilatih, dididik, dan dipersenjatai, serta ikut membentuk GBHN. TNI, kata Try Sutrisno, adalah bagian dari keluarga bangsa Indonesia. Karena itu pula, ia harus terlibat dalam politik. Ia menegaskan, di negara liberal, ada dikotomi sipil militer. Tapi di Indonesia tidak dikenal dikotomi militer dan sipil. “Di Indonesia, tentara ya rakyat dan rakyat ya tentara. Secara mikro, TNI ya mereka yang berpakaian dinas TNI. Tapi secara makro, tentara adalah seluruh rakyat Indonesia. Itu idiologi kita. Inilah yang ditakutkan pihak asing,” ucapnya. Alexander Madji/AMA Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu